Penderita Gangguan Jiwa Kini Punya Hak Pilih

Koranibm.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini tengah mendata peserta pemilih yang memiliki gangguan kejiwaan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, hal ini merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam UU Pemilu terkait hak pilih dari pengidap gangguan jiwa. Dimana haknya menjadi peserta pemilu wajib dilaksanakan.

Semua pasien gangguan kejiwaan mulai didata secara elektronik karena selama ini mereka belum memiliki KTP dan nomor kependudukan. Sebagai warga negara, baik penyandang disabilitas maupun pengidap gangguan jiwa, punya hak sama dengan warga yang normal baik fisik maupun mental.

Pendataan itulah yang kemudian dilakukan oleh Pemkot Bekasi, bersama dengan petugas dari KPUD, dan Bawaslu mendatangi Panti Rehabilitasi Cacat Mental Jamrud Biru yang dihuni ratusan pasien gangguan jiwa pada 12 Nopember lalu.

Saat itu pasien didata secara elektronik. “Tapi, ada kendala jaringan internet ke Kemendagri, jadi dilanjutkan keesokan harinya,” kata petugas panti Suhartono.

Suhartono juga menyebut, saat ini memang ada juga peraturan dari kementrian sosial terkait data pasien. Data pasien harus fiks dan terdata secara elektronik. Mereka direkam sidik jari dan retina sebagai identitas kependudukan.

Ketua Dewan Pembina Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Siswadi, membenarkan jika orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak pilih. Sehingga ini perlu diakomodir sesuai dengan amanah undang-undang.

Kriteria Tertentu

Saat Pilkada Walikota baru lalu, pasien jiwa di sini belum ikut karena tidak masuk dalam daftar pemilih. Hal ini karena pasien tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau data kependudukan.

“Tapi terus terang saya masih bingung, nanti teknisnya bagaimana,” ucap Suhartono. Saat pencoblosan nanti dengan jumlah kertas suara yang banyak dan pilihan yang banyak, apa pasien mampu menentukan pilihan.

Ilham menjelaskan, meski begitu ada kriteria tertentu yang membatasi seseorang tidak berhak memilih. Mereka sebelumnya akan diberi surat pernyataan bahwa calon pemilih tersebut tidak dapat memilih. Lantaran kadar atau level disabilitas mentalnya tidak memungkinkan untuk memilih.

Informasi yang dikumpulkan penyelengara pemilu, dalam hal ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) , mereka memang tetap mendata pemilih penyandang disabilitas ganguan jiwa. Selama belum ada surat keterangan ahli jiwa, tentang cacat permanen yang dialami oleh pemilih.

Niatan baik ini perlu direspon positif. Agar tidak ada diskriminatif terhadap pemilih disabilitas, terutama ganguan jiwa dan ingatan. Karena secara kostitusional mereka memiliki hak yang sama. Di sisi lain penyelenggara pemilu harus betul-betul cermat. Jangan sampai timbul polemik atau tudingan, ada yang memobilisasi pasien hilang ingatan.

Penulis: Devita Rahayu/berbagai sumber

Foto: Istimewa

 

FUTEBOL MOLEQUE

FUTEBOL MOLEQUE

Leave a comment

Your email address will not be published.


*